PROGRAM

Ir. H. THONI FATHONI MUKSON-MIFTAHUL TAMAMY

Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Periode 2020 – 2025


Infrastruktur Dasar

Mempercepat pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan program kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan basis pembangunan jalan jalan yang rusak terutama jalan yang menghubungkan antar kecamatan, antar desa/kelurahan dan antar kampung.

  1. Terbangunnya jalan dan jembatan dengan status mantap;
  2. Terhubung dengan jalan tol Serang Panimbang, menghubungkan sub-sub kegiatan perekonomian dan kepariwisataan;
  3. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten, yakni jalan penghubung antar kecamatan dan desa/kelurahan.
  4. Penanggulangan banjir tahunan yang diakibatkan buruknya drainase, terganggunya DAS/normalisasi aliran sungai-sungai dari hulu ke hilir.

Infrastruktur dan Suprastruktur Pendidikan

  1. Membangun sekolah-sekolah/RKB;
  2. Merger/memperpendek jarak, menggabungkan jumlah murid dan jumlah guru;
  3. Meningkatkan kualitas guru/tenaga pengajar;
  4. Memberikan peluang yang lebih luas pada muatan lokal.
  5. Menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Infrastruktur dan Suprastruktur Kesehatan

  1. Menerapkan pelayanan JEMPUT SAKIT ANTAR SEMBUH bagi warga.
  2. Puskesmas harus mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat, dan harus adanya ruang rawat inap;
  3. Ambulan 24 jam disetiap desa, terutama desa desa yang jauh dari pelayanan kesehatan;
  4. Prioritas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu yang terintegrasi dengan pelayanan social;
  5. Adanya rumah sakit kepariwisataan

Keagamaan

  1. Menempatkan lembaga pendidikan keagamaan, ormas keagamaan, sebagai mitra sejajar dengan pemerintahan daerah;
  2. Bersinergi dalam program, pada bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan kemasyarakatan.
  3. Menempatkan pesantren dan majelis ta’lim sebagai pusat pembangunan dan pembinaan mental.

Kawasan Perumahan dan Permukiman

  1. Mengentaskan kawasan kumuh perkotaan dan pedesaan dengan program, rutilahu, penyediaan air bersih dan mck, persampahan, saluran air kotor, kawasan terbuka hijau, sarana dan prasarana olah raga;
  2. Penyediaan rumah-rumah bersubsidi
  3. pendidikan tentang kawasan perumahan dan permukiman yang sehat.

Kelautan dan Nelayan

  1. Zonasi kawasan pesisir, pantai dan pulau pulau kecil pemanfaatan ruang nya harus seluas luasnya untuk masyarakat, baik pada fungsi kawasan tangkap tradisional, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan konservasi, kawasaan fungsi khusus, dan harus terintegrasi;
  2. Mempertegas zona merah kawasan korban tsunami 2018 dengan program program kegiatan;
  3. Reorientasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengembangan dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  4. Pengembangan dan pembangunan kawasan hunian nelayan;
  5. Bantuan perahu dan alat tangkap.

Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan

  1. Pengembangan kawasan pertanian strategis;
  2. Pencetakan sawah sawah baru;
  3. Pengembangan dan pembangunan irigasi teknis;
  4. Memberikan fungsi dan program khusus kepada masyarakat/insentif disinsentif pada kawasan hutan hujan tropis, kawasan tahura, kawasan kehutanan dan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK);
  5. Mengembangkan hasil perkebunan unggulan, dan membuat sentra sentra hasil produk pertanian, kehutanan dan perkebunan.
  6. Menawarkan lahan hijau kepada masyarakat untuk kegiatan ekonomi, pariwisata dan penelitian
  7. Mengembalikan Pandeglang sebagai lumbung padi.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  1. Akhiri kekerasan kepada perempuan dan anak, perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan dengan program (industri rumahan, pendidikan keterampilan dan kesehatan, bantuan permodalan);
  2. Kabupaten Pandeglang harus menjadi kabupaten ramah anak;
  3. Tidak ada lagi anak yang malnutrisi, tidak ada lagi anak

Pemerintahan Desa

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa mendapatkan pengakuan dan memiliki fungsi pemerintahan, keuangan, pembangunan tersendiri untuk mengembangkan dan membangun desa.

  1. Pemerintahan daerah hanya melakukan pembinaan dan kontrol kepada desa, tanpa intervensi politik dan materi;
  2. Program membangun desa mulai dari pinggiran dan untuk desa desa yang ada di perbatasan, desa desa dalam fungsi khusus, dan desa desa miskin, harus di prioritaskan program dan harus dijadikan halaman depan kabupaten Pandeglang.

Aparatur dan Pemerintahan

Pengelolaan aparatur yang baik dan pemerintahan yang bersih, jauh dari KKN, profesional dan memperpendek rentang kendali.