Back to Blog

Jubir 02: Yang Bisa Mengalahkan Thoni-Imat Hanya Kecurangan

PANDEGLANG – Adanya sebuah data dari Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) menemukan ribuan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun 2020 berafiliasi dengan pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil Bupati Petahana menjadi perhatian publik.

JRDP mengungkapkan, sebanyak 827 petugas KPPS berprofesi sebagai perangkat desa, 716 orang merupakan Ketua RT dan RW, 381 orang anggota BPD dan 254 orang berprofesi sebagai PNS. Ini berdasarkan telusur rekam jejak JRDP lakukan di 30 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Beberapa profesi atau latarbelakang anggota KPPS itu, memiliki keterkaitan dengan pasangan calon petahana, yakni Irna Narulita–Tanto Warsono Arban.

Komitmen kedua kubu yang bertanding untuk mewujudkan Pilkada 2020 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) pun menjadi sorotan.

Juru Bicara Tim Pemenangan Thoni-Imat, Eko Supriatno mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen agar Pilkada Pandeglang 2020 berjalan dengan asas luber jurdil. Baginya, tidak boleh ada kecurangan sedikitpun dalam sebuah gelaran pesta demokrasi.

“Penyalahgunaan kewenangan, mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembungkaman media serta manipulasi suara adalah jurus-jurus yang “biasa” terjadi dalam rangka memperkosa kedaulatan masyarakat demi hasrat kemenangan. Komitmen kami jelas ingin pemilu ini berjalan jujur dan adil. Karena yang bisa mengalahkan Thoni-Imat hanya kecurangan,” ujar Eko saat dihubungi, Kamis (26/11).

Eko menambahkan “Pilkada serentak sejatinya adalah proses demokrasi. Di mana masyarakat adalah pemegang hak tunggal kedaulatannya. Masyarakatlah pemilik kebebasan hakiki dalam menentukan pilihannya, berdasarkan penilaian dari masing-masing individu. Pilkada adalah referendum kedaulatan rakyat”.

“Pilkada tidak boleh menjadi momentum di mana masyarakat dijadikan komoditas politik. dimana hanya dibutuhkan untuk mendulang jumlah suara. Apalagi dengan cara yang melanggar hak hakikinya sebagai seorang pemegang kedaulatan”. Ujar Eko.

Eko Supriatno meminta kepada Penyelenggara Pemilu terkhusus Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk benar-benar selektif dalam perekrutan Kelompok Penyelanggaraan Pemungkutan Suara (KPPS) dengan memenuhi standar yang disyaratkan di dalam Peraturan KPU.

Bagi Eko, proses tahapan yang dianggap perlu mendapat pengawasan ketat yaitu pembentukan KPPS dan PTPS. Barisan penyelenggara pemilu dan pengawasan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu dinilai rawan disusupi.

“Bukankah PPS harus pastikan, jangan sampai KPPS ada dari unsur parpol maupun tim sukses. Itu tidak boleh. Jadi rekrutmen ini benar-benar kita perketat dan selektif, memenuhi persyaratan yang distandarkan PKPU,” ucap Eko Supriatno, kepada wartawan.

“Ada yang disebabkan karena kelalaian atau ketidaktahuan (human error) dan ada yang menurut saya terjadi karena kesengajaan (by design), seharusnya dalam seleski calon anggota KPPS, pihak KPU mempertimbangkan, sebagaimana yang diamanatkan ayat 1a, Pasal 21, Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa seleksi penerimaan anggota KPPS harus memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS.” lanjutnya.

Eko menambahkan, kritik secara objektif petahana itu selain memiliki awareness juga pihak yang lebih berpotensi melakukan kecurangan. Ada 3 (Tiga) cara klasik petahana kerap membuat kecurangan?

Pertama, Mobilisasi ASN, Modus mobilisasi PNS beragam. Instruksi politik kepada semua kepala desa dengan iming-iming ada penambahan Anggaran Dana Desa (ADD). Jika ada PNS yang ketahuan tidak mendukung, siap-siap saja untuk dimutasi ke wilayah “kering”. Sebaliknya, pihak yang dianggap berjasa akan diberikan promosi. Bekerja secara terstruktur, rapi, dan tersembunyi biasanya menjadi kode kecurangan petahana.

Kedua, Penggunaan APBD untuk Kampanye, Sudah menjadi rahasia umum, kampanye untuk pihak petahana tidak menggunakan dana sendiri. Banyak Kepala Dinas yang mencari dana, entah dari cukong (pengusaha) maupun dari anggaran Dinas. Kesempatan bagi para Kepala Dinas “memalak” para kontraktor dengan bahasa “Bapak/Ibu mengajak bahagia”.

Ketiga, Desain Penyelenggara, Petahana berpotensi membangun kekuatan di lembaga penyelenggara pilkada, KPUD dan atau Panwaslu. Peran KPUD di sini membuat pemetaan dalam rekrutmen jajaran di tingkat bawah, membuat desain kepemilikan nomor urut paslon, dll

Untuk itu Jubir Tim kemenangan Thoni-Imat, Eko Supriatno meminta kepada Badan Pangawas Pemilu (Bawaslu) untuk lebih proaktif dan lebih tegas dalam menangani setiap laporan-laporannya. Bukankah Bawaslu sudah kuat? Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilukada Perubahan UU No. 8 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.10 Tahun 2016 tentang pemilukada yang salah satu point krusialnya adalah penguatan bawaslu dalam menegakkan aturan pemilukada.

Eko juga berharap agar masyarakat berperan aktif dalam mengawal Pilkada Pandeglang 2020. Eko menuturkan, hal itu guna mencegah terjadinya kecurangan terhadap suara masyarakat. “mendorong peran pengawasan masyarakat dalam mengawal suara rakyat. Banyak modus kecurangan, terutama kecurangan suara, ditemukan oleh masyarakat,”

“Kami ingin menang secara adil dan bermartabat,” tambah Eko.

Share this post

Back to Blog